Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan sambutan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) Skema Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) antara Kementerian UMKM dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Jakarta, Rabu (4/11/2026). (ANTARA/HO-Kementerian UMKM) — Sumber foto: ANTARA PNM Targetkan 1,7 Juta Perempuan Prasejahtera Terima Pembiayaan KPPS
0 kali dilihat
JAKARTA, AktuaNews – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menargetkan 1,7 juta perempuan prasejahtera menerima pembiayaan melalui Kredit Program Perempuan Prasejahtera (KPPS) hingga akhir 2026 setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penandatanganan kerja sama skema subsidi bunga tersebut berlangsung di Gedung Smesco, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026). Program ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan yang mengelola usaha ultra mikro maupun yang baru merintis usaha mikro.
Pemerintah menetapkan suku bunga atau margin KPPS sebesar 8 persen flat per tahun. Untuk mendukung pembiayaan terjangkau tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga sebesar Rp2,62 triliun pada 2026 dengan penyerapan yang disesuaikan pada kapasitas penyaluran.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan program tersebut merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk membuka akses modal produktif. Selain menyalurkan modal, lembaga penyalur diwajibkan menjalankan pendampingan nasabah berupa kunjungan minimal satu kali dalam dua minggu, edukasi pengelolaan keuangan, pelatihan kapasitas usaha, dan pemantauan perkembangan usaha.
“Upaya ini juga dilengkapi pendampingan usaha, literasi keuangan, serta peningkatan kapasitas agar nasabah tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola usahanya secara berkelanjutan,” ucap Direktur Utama PNM Kindaris.
Penyaluran dan Integrasi Sistem
Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, PNM akan menyerahkan dokumen kepada Kementerian Keuangan. Langkah tersebut diperlukan untuk mendapatkan akses penghubung ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Program pembiayaan KPPS direncanakan mulai berjalan pada 9 November 2026, seperti diberitakan ANTARA. Kementerian UMKM menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program agar manfaat subsidi bunga tepat sasaran bagi perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
