Parlemen

PKS menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mundur karena mendapat tugas baru di BKSAP DPR.

Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati perubahan judul RUU Perampasan Aset serta menargetkan pengesahan regulasi tersebut pada November 2026.

Komisi III DPR RI merancang aturan dalam RUU Perampasan Aset agar hasil sitaan kasus investasi bodong diserahkan langsung kepada para korban.

Komisi III DPR menggelar rapat penyerapan aspirasi RUU Perampasan Aset bersama Jamdatun, perwakilan mahasiswa, dan akademisi di Kompleks Parlemen.

Pemerintah menyiapkan penguatan kewenangan Badan Usaha Khusus Migas termasuk integrasi perizinan hulu dalam pembahasan RUU Migas.