DPR Rancang Pengembalian Aset Rampasan Investasi Bodong ke Korban

0 kali dilihat

Komisi III DPR RI merancang aturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset agar barang sitaan dari perkara penipuan investasi bodong dikembalikan langsung kepada para korban, bukan diserahkan ke kas negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa ketentuan tersebut disiapkan untuk memulihkan kerugian masyarakat akibat kejahatan finansial. Selama ini, banyak korban penipuan yang tidak memperoleh kembali dana mereka meski pengadilan telah menjatuhkan vonis kepada pelaku.

Habiburokhman memaparkan regulasi ini utamanya tetap menyasar tindak pidana korupsi. Namun, ruang lingkup pembahasannya diperluas ke tindak pidana lain yang berdampak besar terhadap ekonomi warga.

“Dalam ruang lingkup selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, juga termasuk tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti contohnya kejahatan di bidang finansial dan investasi dengan skema Piramida Ponzi, manipulasi pasar keuangan atau investasi fiktif atau bodong,” kata Habiburokhman dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penanganan Kerugian Korban

Komisi III DPR RI juga mengusulkan agar aturan ini dapat menjangkau kasus-kasus penipuan investasi yang perkaranya telah bergulir sebelumnya. Masukan tersebut datang dari para korban kejahatan finansial yang nasib pengembalian dananya tidak menentu selama bertahun-tahun.

Habiburokhman menyoroti kecenderungan pelaku tindak pidana ekonomi yang bersedia menjalani masa hukuman penjara demi mempertahankan aset hasil kejahatan. Sebagian terpidana bahkan telah menyelesaikan masa hukuman, sedangkan kerugian para korban tetap belum terbayarkan.

Contoh kasus yang menjadi perhatian Komisi III antara lain penipuan aplikasi Binomo hingga biro perjalanan umrah, seperti diberitakan Detik. Melalui pembahasan RUU Perampasan Aset, DPR menargetkan mekanisme penyitaan dan pembagian hasil rampasan kepada korban dapat berjalan cepat, termasuk jika memungkinkan dilakukan tanpa melalui proses peradilan.

Sumber: Detik; Media Indonesia; ANTARA

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.