DPR dan Pemerintah Sepakati Judul RUU Perampasan Aset

0 kali dilihat

JAKARTA, AktuaNews – Panitia Kerja Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati perubahan judul rancangan undang-undang menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Kesepakatan perubahan nama regulasi itu tercapai dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama Kementerian Hukum. Pemerintah mengusulkan perubahan judul tersebut agar ruang lingkup tindak pidana yang disasar memperoleh kepastian dan ketegasan hukum.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa pemerintah meminta nama draf diubah karena judul sebelumnya dinilai terlalu umum. DPR bersama pemerintah juga menargetkan pengesahan rancangan undang-undang ini dapat rampung pada November 2026, lebih cepat dari tenggat awal pada 15 Desember 2026.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra memaparkan penyempurnaan nama draf bertujuan menjaga fokus utama pada penindakan korupsi tanpa mengabaikan kejahatan ekonomi lain. Selain korupsi, regulasi ini dirancang menjangkau kejahatan penipuan dan penggelapan berdampak luas, seperti investasi fiktif, dengan ketentuan aset sitaan dikembalikan langsung kepada korban.

“Core (inti)-nya tindak pidana korupsi, tapi juga kami melihat ada tindak pidana lainnya, itu pun juga ada di batang tubuh,” ujar Dhahana.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan dokumen DIM secara resmi kepada Komisi III DPR pada Kamis pagi. Edward menilai aturan ini mendesak guna menutup celah hukum melalui mekanisme perampasan tanpa putusan pidana sehingga negara dapat menyita aset kejahatan saat tersangka buron atau meninggal dunia.

Sumber: Media Indonesia; Liputan6; ANTARA

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.