Sumber foto: Republika Polda DIY Proses Hukum 12 Kasus Kericuhan Unjuk Rasa di Malioboro
0 kali dilihat
YOGYAKARTA, AktuaNews – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memproses hukum dugaan tindak pidana pada unjuk rasa anarkis yang terjadi pada 28 Oktober 2026 di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, dengan melibatkan pengawas eksternal.
Penyidikan perkara tersebut memantau dugaan pelanggaran hukum oleh peserta aksi maupun anggota kepolisian. Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo di Mapolda DIY, Sleman, menyatakan penindakan berjalan tegas, objektif, dan transparan karena kericuhan mencederai ketertiban umum.
“Siapapun orang di Indonesia yang melakukan perbuatan pelanggaran dan ada delik yang mengatur, itulah tindak pidana sehingga hukum wajib ditegakkan dengan benar, jujur, adil,” kata Langgeng.
Polda DIY mencatat 12 kasus sedang berjalan proses hukumnya pascakericuhan. Berkas perkara tersebut mencakup dugaan penyerangan terhadap aparat yang telah dikoordinasikan dengan kejaksaan, serta kepemilikan senjata tajam oleh seorang warga berinisial W yang ditangani Polresta Yogyakarta.
Keterlibatan Pengawas Eksternal
Penegakan hukum juga menyasar anggota kepolisian yang diduga melanggar prosedur. Langgeng menegaskan penyidik tengah melakukan olah tempat kejadian perkara serta penyidikan terhadap dugaan pelanggaran oleh personel Polri, mengingat tindakan kekerasan berlebihan dilarang dalam standar operasional kepolisian.
Seperti diberitakan ANTARA, pengawasan penanganan perkara berlangsung secara internal lewat Inspektorat Pengawasan Daerah. Pengawasan eksternal melibatkan Komisi Kepolisian Nasional melalui Surat Nomor B/384/XI/RES.1.1./2026 serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lewat Surat Nomor B/383/XI/RES.1.1./2026 tertanggal 6 November 2026.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
