Badan Pengkajian MPR Soroti Sikap Pragmatis Partai Politik

0 kali dilihat

TANGERANG SELATAN, AktuaNews – Ketua Badan Pengkajian MPR RI Yasonna Laoly menyoroti tingginya rasa tidak puas masyarakat terhadap partai politik akibat sikap pragmatisme kalangan elite demi memenuhi ambang batas parlemen saat memimpin diskusi kelompok terpumpun di Tangerang Selatan, Banten.

Yasonna menjelaskan bahwa tuntutan bertahan di parlemen membuat partai politik lebih mementingkan figur dengan popularitas serta modal finansial daripada pemahaman ideologi partai. Kondisi tersebut bahkan memicu praktik pembajakan calon legislatif potensial untuk menanggung tingginya ongkos pemilihan umum.

“Yang penting bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dan mampu secara ekonomi untuk membiayai pemilu. Terkadang sampai harus melakukan pembajakan caleg yang potensial terpilih untuk memastikan partainya tetap berada di DPR,” kata Yasonna.

Menurut Yasonna, kedaulatan rakyat tidak berhenti setelah penghitungan suara selesai. Ketidakmampuan elite politik menyalurkan aspirasi masyarakat berdampak langsung pada merosotnya kepercayaan publik terhadap partai politik secara berkelanjutan.

Usulan Perubahan Sistem

Untuk mengatasi persoalan tersebut, muncul wacana pengubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup atau campuran guna menekan pragmatisme. Selain itu, ada usulan kewajiban kaderisasi matang dan batas waktu keanggotaan minimal bagi calon anggota legislatif serta kepala daerah.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu Irianto memaparkan data survei yang menunjukkan 56,4 persen responden menilai partai politik belum mampu menjadi saluran aspirasi. Hanya 37,8 persen responden yang masih memercayai peran partai politik tersebut.

Yohan menambahkan bahwa sebanyak 64,7 persen responden lebih menginginkan partai politik mengusung kadernya sendiri dalam setiap kontestasi politik ketimbang mencalonkan kader dari partai lain.

Sumber: Media Indonesia; ANTARA

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.