Sumber foto: Liputan6 Prabowo Perintahkan Normalisasi 137 Sungai di Sumatra
0 kali dilihat
JAKARTA, AktuaNews – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat guna memitigasi banjir susulan yang terus berulang dalam masa pemulihan pascabencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sedikitnya terjadi 41 kali banjir susulan di tiga provinsi tersebut sejak April hingga Oktober 2026. Bencana susulan tersebut kembali menggenangi permukiman dan merusak sarana umum yang sebelumnya rampung diperbaiki, seperti ruas jalan, jembatan, serta area yang telah dibersihkan dari endapan lumpur.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” kata Tito usai rapat bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Sebaran 137 aliran sungai yang terdampak mencakup 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat. Selain sungai, pemerintah mencatat penanganan terhadap 38 muara di wilayah tersebut, dengan rincian tujuh muara telah rampung dinormalisasi, 11 muara masih dikerjakan, dan 20 muara belum tertangani.
Kementerian Pekerjaan Umum disiapkan menjadi pelaksana utama percepatan proyek tersebut lewat koordinasi bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Personel militer dan kepolisian, terutama korps Zeni, dikerahkan guna membantu pengerukan endapan lumpur sekaligus memperkokoh tanggul pembatas sungai.
Pemerintah daerah turut diminta memaksimalkan penyerapan anggaran penanggulangan yang telah dialokasikan untuk pembenahan tanggul setempat. Langkah antisipasi teknis lain berupa operasi modifikasi cuaca juga disiapkan demi menekan peluang timbulnya curah hujan berlebih di area pemulihan.
Tito mempersilakan para kepala daerah menerbitkan kembali status tanggap darurat jika wilayahnya dilanda banjir besar berulang. Penetapan status itu mempermudah percepatan realisasi belanja darurat demi menjamin kebutuhan penanganan warga terdampak.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
