Menkeu Tegaskan Tidak Ada PPN atas Transfer Bank dan Dompet Digital

0 kali dilihat

JAKARTA, AktuaNews – Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah kabar rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap setiap pengiriman dana antarbank maupun transaksi dompet digital yang diisukan mulai berlaku 9 November 2026.

“Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital,” kata Suahasil di Jakarta saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan kekeliruan pemahaman publik terkait penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 itu dirancang guna mengefektifkan pungutan PPN bagi produk digital dari luar negeri yang memang berstatus sebagai objek pajak.

Suahasil memastikan sistem tersebut tidak menyasar perpindahan uang masyarakat. Aturan perpajakan bagi industri teknologi finansial sebenarnya telah diatur pemerintah dalam PMK Nomor 69 Tahun 2022.

Berdasarkan beleid tersebut, PPN hanya dipungut atas imbalan jasa atau biaya administrasi perantara transaksi yang memenuhi syarat perundang-undangan. Pemerintah sama sekali tidak memotong pajak dari total nilai nominal uang pokok yang dikirimkan nasabah melalui perbankan maupun dompet digital.

Seperti diberitakan Republika, implementasi SPP-TDLN telah berjalan sejak 25 September 2026. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjuk enam lembaga pemungut, yakni lima bank penerbit dan satu perusahaan teknologi finansial.

Sumber: Detik; Media Indonesia; Republika

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.