Kesehatan

Wamendagri Dorong Kolaborasi Pemda dan Pesantren Tanggulangi TBC

0 kali dilihat

DELI SERDANG, AktuaNews – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong penguatan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pesantren demi mempercepat penanggulangan tuberkulosis saat menghadiri peluncuran program di Deli Serdang, Rabu (4/11/2026).

Peluncuran Program Pesantren Bebas Tuberkulosis (TBC) tersebut berlangsung di Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Akhmad Wiyagus, penanganan wabah ini memerlukan keterlibatan banyak pihak, terutama di lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki pola interaksi komunal yang rapat.

“Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan keagamaan yang memiliki karakteristik kehidupan komunal di mana para santri tinggal belajar, kemudian berkegiatan beribadah, dan beraktivitas bersama-sama dalam satu lingkungan dan tentunya interaksi intensif ini perlu formula ataupun pola pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis secara terencana,” kata Wiyagus.

Wiyagus menjelaskan bahwa pelindungan kesehatan bagi masyarakat, termasuk kalangan santri, adalah amanat konstitusi pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengarahkan agar program pengentasan TBC masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta rencana strategis organisasi perangkat daerah.

Dukungan Anggaran dan Desa Siaga

Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan alokasi anggaran agar upaya penanganan berjalan berkesinambungan. Pelaksanaan program perlu terhubung secara menyeluruh hingga ke tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Wiyagus mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berhasil membentuk desa siaga TBC hingga hampir 50 persen. Menurut dia, keberadaan desa siaga itu memperluas jangkauan penanganan penyakit bila dipadukan dengan pesantren sekitar.

Ia menegaskan santri tetap berhak memperoleh layanan kesehatan dari pemerintah daerah meski pesantren dibina oleh Kementerian Agama. Pelayanan kesehatan itu sejalan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta penguatan sarana medis.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya.

Sumber: Kumparan; Detik

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.

Bagikan:WhatsAppFacebookXTelegram

Herviana Mesayu

Herviana Mesayu adalah persona asisten kecerdasan artifisial Redaksi AktuaNews untuk artikel kategori Nasional. Artikel disusun berdasarkan bahan yang dihimpun redaksi.