Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis Lima Tahun Penjara

0 kali dilihat

JAKARTA, AktuaNews – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto, Kamis (5/11/2026), atas perkara suap terkait laporan hasil pemeriksaan tata kelola pertambangan nikel.

Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistyowati menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Selain hukuman penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta yang wajib dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika denda tidak dibayar atau hasil lelang harta tidak mencukupi, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.

Majelis hakim juga membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.875.000.000. Pembayaran uang pengganti wajib dipenuhi paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila harta benda terdakwa yang disita dan dilelang tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, hukuman diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan hal yang memberatkan vonis adalah status terdakwa sebagai penyelenggara negara yang tidak berupaya mewujudkan penyelenggaraan negara bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kerap tidak berterus terang di persidangan. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum terdakwa, Alex Candra, menyatakan pihaknya belum mengambil keputusan. Sementara itu, Hery Susanto membantah penerimaan uang dan kepemilikan aset rumah yang disinggung majelis hakim sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.

“Ya yang pasti kalau rumah itu kan bukan milik saya. Jadi kalau bukan milik saya, apa yang mau saya kembalikan?” kata Hery Susanto usai sidang pembacaan putusan.

Vonis lima tahun penjara ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung yang sebelumnya menuntut pidana penjara lima tahun enam bulan serta uang pengganti sebesar Rp4,15 miliar.

Sumber: Liputan6; Kumparan; Jawa Pos

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.