Sumber foto: Republika Pemerintah Matangkan Rencana Insentif Mobil Hybrid Lintas Kementerian
0 kali dilihat
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mematangkan rencana kebijakan insentif kendaraan hibrida atau mobil hybrid di Indonesia dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait untuk menyelaraskan pertimbangan lintas sektor.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan di Jakarta bahwa perumusan kebijakan tersebut tidak bisa hanya dipandang dari sudut pandang satu instansi. Kebijakan insentif kendaraan hibrida memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, keuangan, dan perekonomian nasional secara umum.
“Enggak bisa perspektif Kementerian Perindustrian saja,” kata Sarmuji.
Ia memaparkan bahwa pembahasan intensif melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan berbagai pandangan ditujukan agar kebijakan mampu mendukung kemajuan industri otomotif sekaligus menjaga aspek fiskal dan transisi energi.
Selain pembahasan antarkementerian, Kemenperin membuka ruang komunikasi dengan pelaku industri. Sarmuji menyatakan pihaknya berencana menerima permohonan audiensi yang diajukan oleh Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko guna menyerap masukan langsung.
Kemenperin sebelumnya telah mengusulkan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi kendaraan listrik jenis plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan range-extended electric vehicle (REEV). Usulan insentif nonfiskal mencakup pembebasan skema ganjil genap di kota besar, ketersediaan ruang parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya.
Sarmuji menilai insentif bagi kedua jenis teknologi kendaraan tersebut penting dirumuskan karena berpeluang menekan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
