Mentan Ungkap 13 Tersangka Pelanggaran Beras dari 15 Merek

0 kali dilihat

JAKARTA, AktuaNews – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan penetapan 13 orang sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran perdagangan beras yang melibatkan 15 merek dagang saat menggelar konferensi pers di Jakarta.

Pemerintah memastikan proses penindakan terhadap pengoplosan, pemalsuan mutu, serta manipulasi harga terus berlanjut. Praktik penyimpangan tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus mengacaukan tata niaga beras yang disubsidi negara.

“Kami umumkan sekarang ini ada 15 merek beras (yang melanggar), yang tersangka 13 dalam 8 kasus,” kata Amran.

Amran menyoroti peredaran beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta ketidaksesuaian standar mutu. Pelaku usaha yang terbukti bersalah terancam sanksi pencabutan izin hingga hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Pada kasus beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaku menjalankan modus penggilingan ulang, pengemasan kembali dengan karung lain, serta pembongkaran muatan di lokasi tersembunyi. Pengungkapan pelanggaran pangan ini diperkuat oleh 340 aduan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran dalam dua pekan.

Rangkaian Pengawasan Mutu

Pemerintah mengawasi dugaan pelanggaran beras fortifikasi sejak April 2026. Pemeriksaan diperluas pada Juli sampai Agustus 2026 di 11 provinsi terhadap 190 sampel dari 27 nama dagang, dengan hasil 25 merek tidak memenuhi standar kandungan gizi.

Temuan tersebut diumumkan pada 15 September 2026 dan ditindaklanjuti dengan perintah penarikan produk serta pencabutan izin. Penyidikan berlanjut terhadap produsen PT DTA pada 21 Oktober 2026, seperti diberitakan Detik.

Satgas Pangan Polri bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara kemudian membongkar dugaan pelanggaran PT UDS di Kabupaten Deli Serdang pada 30 Oktober 2026, menyita mesin produksi dan lebih dari 15 ton beras. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menerapkan moratorium izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) beras fortifikasi pada awal November 2026.

Sumber: Detik; Liputan6; Media Indonesia

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.