Sumber foto: Liputan6 Pemerintah Menyiapkan Insentif PPN Periode Libur Natal dan Tahun Baru
0 kali dilihat
JAKARTA, AktuaNews – Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rencana tersebut pada Senin (9/11/2026) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan stimulus fiskal ini dirancang demi menjaga daya beli warga sekaligus menggerakkan perekonomian nasional sepanjang akhir tahun.
“Ada beberapa insentif yang sifatnya PPN yang udah kita mulai lakukan untuk periode liburan Natal dan Tahun Baru. Nanti detailnya kita uraikan, ya,” kata Suahasil.
Sebelum kebijakan baru ini diumumkan, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026. Regulasi tersebut menetapkan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Keringanan pajak penerbangan itu berlaku bagi transaksi tiket sejak 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027. Sementara itu, jadwal penerbangan yang memperoleh fasilitas dimulai pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Pembebasan pajak mencakup tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar, sedangkan biaya bagasi maupun pemilihan kursi tetap terkena pungutan PPN normal.
Bantuan Upah dan Pajak Penghasilan
Selain stimulus konsumsi akhir tahun, pemerintah juga menyiapkan jaring pengaman ekonomi lain bagi para pekerja. Seperti diberitakan Liputan6, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) diprioritaskan bagi buruh bergaji di bawah Rp3 juta per bulan.
Kementerian Ketenagakerjaan kini memutakhirkan data calon penerima sementara proses penyaluran dirampungkan di Kementerian Keuangan. Pemerintah menargetkan bantuan tunai itu tersalurkan pada November 2026.
Pekerja kelas menengah bergaji hingga Rp10 juta per bulan juga akan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP. Kebijakan ini dihadirkan untuk menopang tingkat konsumsi kelompok pekerja tersebut.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
