Sumber foto: Republika Mensos Apresiasi Operasional Sekolah Rakyat di Nagan Raya
0 kali dilihat
NAGAN RAYA, AktuaNews – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berjalan sangat baik dan optimal saat meninjau program rintisan di luar Pulau Jawa tersebut pada Selasa malam.
Penyelenggaraan dan pembangunan Sekolah Rakyat di Nagan Raya merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah kabupaten menyediakan lahan, sedangkan pembangunan gedung dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas arahan Presiden.
“Kami memberi apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, atas sambutan dan dukungan baik dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan di luar Pulau Jawa,” kata Saifullah Yusuf kepada wartawan.
Sistem penerimaan siswa ditentukan berdasarkan penyedia lahan sekolah. Fasilitas yang lahannya disiapkan pemerintah kabupaten diperuntukkan bagi warga setempat, sedangkan penyediaan oleh pemerintah provinsi dibuka untuk siswa dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh.
Saat ini, lebih dari 300 siswa bersekolah di Sekolah Rakyat Nagan Raya, termasuk sejumlah siswa titipan asal Aceh Selatan yang gedungnya belum rampung. Murid yang diterima mencakup anak dari keluarga prasejahtera berpenghasilan orang tua di bawah Rp1 juta, anak yatim piatu, serta anak yang sempat putus sekolah selama dua hingga tiga tahun.
Provinsi Aceh telah memiliki lima gedung permanen Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten atau kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat pada tahun depan sesuai ketersediaan lahan.
Fasilitas di Nagan Raya dirancang untuk menampung lebih dari 1.000 siswa dan akan dikembangkan hingga melebihi 2.000 siswa, mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Penerimaan siswa tidak memakai pendaftaran umum melainkan sistem penjaringan. Calon murid diverifikasi terlebih dahulu dan wajib mengantongi tanda tangan persetujuan langsung dari bupati sebelum resmi diterima.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
