Pemprov DKI Jakarta Siapkan Revisi Aturan Zona Bebas Air Tanah

0 kali dilihat

JAKARTA, AktuaNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan revisi Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah guna mengatur pembatasan penggunaan air tanah secara bertahap sesuai keterjangkauan jaringan pipa air bersih.

Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Nelson, menyampaikan bahwa draf aturan anyar tersebut kini masih dalam tahap harmonisasi dengan Biro Hukum. Pembatasan air tanah mendatang tidak akan memakai sistem zonasi, melainkan mengikuti kesiapan serta perluasan jangkauan pipa dari PAM Jaya.

“Memang semuanya itu tidak bisa pemerintah serta-merta melarang karena pemerintah juga punya tugas bagaimana menyiapkannya,” kata Nelson.

Nelson menambahkan, PAM Jaya mengemban tugas penyediaan layanan jaringan perpipaan hingga 100 persen. Kebijakan pembatasan ini dipandang krusial demi mengerem penurunan muka tanah, khususnya di kawasan pesisir Jakarta Utara, meskipun mekanisme sanksi dan penghargaan bagi pemakai air tanah masih berada pada ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, turut mendorong pembaruan regulasi tersebut agar sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat dan ketersediaan pipa. Ali juga meminta agar sasaran larangan diperluas ke sektor usaha pemakaian tinggi lainnya, seperti jasa penatu, pencucian kendaraan bermotor, hingga sarana tempat ibadah, bukan hanya gedung bertingkat.

Sementara itu, Presidium Partisipasi Pengembangan Masyarakat, Rio A Putra, menilai Pergub Nomor 93 Tahun 2021 belum berjalan maksimal sejak diberlakukan mulai 1 Agustus 2023. Menurut pengamatannya, ancaman penurunan daratan di pesisir utara Jakarta makin kritis karena ketinggian air laut sudah berada di atas daratan.

Senior Manager and Customer Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza, menerangkan bahwa pihaknya terus menggencarkan edukasi agar pelanggan beralih ke air perpipaan, termasuk lewat penyediaan laboratorium keliling untuk menguji kualitas air tanah warga. Perpindahan pelanggan korporasi besar seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan juga masih menunggu penyelesaian kapasitas produksi hulu serta jaringan distribusi pipa.

Sumber: Republika; ANTARA; Media Indonesia

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.