Pemerintah Minta Pengusaha Tambang Tahan Produksi Nikel

0 kali dilihat

JAKARTA, AktuaNews – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta para pengusaha tambang menahan produksi nikel demi menjaga stabilitas harga komoditas tersebut di pasar internasional pada Senin (2/11/2026).

Bahlil menyampaikan permintaan itu saat membuka Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta. Menurut dia, langkah pengendalian pasokan penting dilakukan karena harga nikel global masih berada di bawah US$16.000 per ton, tepatnya berkisar pada level US$15.000 per ton.

“Saya minta kepada teman-teman, industri dan pengusaha tambang (nikel) ini, kita harus bisa menahan diri,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan bahwa pelemahan harga komoditas tambang tersebut dipicu oleh surplus produksi dari Indonesia. Bahlil mencatat pasar dunia saat ini mengalami kelebihan pasokan nikel yang diperkirakan menyentuh sekitar 800 ribu ton.

Pengetatan Lewat RKAB

Guna meredam kelebihan pasokan tersebut, Bahlil memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno untuk memperketat pasokan melalui persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan pengesahan dokumen rencana kerja tersebut akan dimanfaatkan sebagai instrumen utama untuk menyelaraskan jumlah produksi nasional dengan tingkat permintaan pasar global.

Bahlil juga menegaskan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab penuh atas kebijakan pengendalian produksi lewat RKAB tersebut. Ia mengingatkan bahwa tata kelola pertambangan tidak boleh sekadar mengejar volume penjualan tanpa memedulikan keberlanjutan sumber daya.

Nikel merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui sehingga pemanfaatannya wajib dijalankan secara bijaksana agar cadangan nasional tidak habis tanpa pengelolaan yang tepat.

Sumber: Liputan6; Jawa Pos; ANTARA

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.