Komisi VIII DPR Bersama Kemenag Dorong Pendidikan Inklusif di Madrasah

2 kali dilihat

Diperbarui 9 October 2026, 16:55 WIB

KLATEN, AktuaNews – Komisi VIII DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Agama dan UIN Raden Mas Said Surakarta mendorong penguatan sistem pendidikan inklusif di lingkungan madrasah dalam acara di Kabupaten Klaten, Minggu (4/10/2026).

Langkah ini bertujuan menjawab berbagai tantangan madrasah, mulai dari persoalan pendidikan inklusif, pemanfaatan kecerdasan buatan, hingga penanganan perundungan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan pada lingkungan Kementerian Agama harus selaras dengan pembentukan karakter bangsa.

“Ringkasnya, tujuan pendidikan di lingkungan Kemenag adalah membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial,” kata Singgih.

Singgih menambahkan bahwa para pendidik harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan setiap peserta didik, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, DPR RI terus mengupayakan alokasi anggaran penambahan insentif guna meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik pada 2027.

Perubahan Pola Pikir Pendidik

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Khumaidin menyatakan penerapan pendidikan inklusif menuntut pembaruan pola pikir dan budaya layanan. Pendidik diharapkan memiliki empati dalam memperlakukan semua siswa tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik mereka.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Mas Said Fauzi Muharom menyebut pendidikan inklusif memastikan hak belajar setara bagi anak berkebutuhan khusus. Sistem ini memerlukan lingkungan belajar yang bebas diskriminasi dan bebas kekerasan, seperti diberitakan ANTARA.

Fauzi menekankan bahwa madrasah mesti menyusun sistem pembelajaran yang menghargai variasi kemampuan, karakter, dan kebutuhan setiap individu siswa.

Sumber: Jawa Pos; Republika; ANTARA

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.