Sumber foto: Okezone Menperin Dorong Transformasi Industri Hijau dan Pengawasan Mutu
2 kali dilihat
Diperbarui 9 October 2026, 16:31 WIB
JAKARTA, AktuaNews – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendorong transformasi industri hijau sebagai peluang ekonomi baru bagi manufaktur nasional guna menekan emisi sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar global.
Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan serta panduan teknis kepada para pelaku usaha dalam menerapkan prinsip produksi ramah lingkungan. Langkah ini diharapkan memacu efisiensi energi yang hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut melalui mekanisme pasar.
“Melalui perdagangan karbon, industri yang berhasil menghemat energi dan menekan emisi dapat mengonversi pengurangan emisi tersebut menjadi komoditas bernilai di pasar karbon,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta.
Selain mendorong penerapan ekonomi hijau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperketat pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib pada barang pabrikan maupun pasar. Lembaga tersebut telah mengawasi 45 SNI dan 78 merek hingga September 2026, meningkat dari pengawasan 28 SNI dan 73 merek pada tahun sebelumnya.
Kemenperin menargetkan perluasan pengawasan berkala terhadap enam SNI dan sembilan merek tambahan pada rentang Oktober hingga November 2026. Pemeriksaan mutu ini juga melibatkan uji petik terhadap produk yang beredar sesuai ketentuan regulasi kementerian.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari menyatakan langkah pengawasan ini menyasar produk lokal maupun impor demi mencegah kerugian masyarakat serta negara akibat barang substandar. Standardisasi diarahkan menjaga mutu barang yang setara sekaligus tetap memberi kemudahan sertifikasi bagi produsen domestik.
Dari total 5.552 SNI industri yang terdaftar, baru 131 SNI atau sekitar 2,4 persen yang telah ditetapkan menjadi ketentuan wajib, seperti diberitakan ANTARA. Sarmuji mengingatkan agar penerapan standardisasi dipilah secara cermat agar tidak menjadi hambatan teknis yang membebani kapasitas produksi industri nasional.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
