Sumber foto: Republika Imigrasi Dorong Asosiasi Bisnis Optimalkan Layanan Digital KPP APEC
2 kali dilihat
JAKARTA, AktuaNews – Direktorat Jenderal Imigrasi mendorong kalangan asosiasi bisnis untuk mengoptimalkan fasilitas Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation demi mempermudah mobilitas usaha sekaligus menarik investasi asing langsung ke Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan integrasi sistem ke ranah digital disiapkan untuk memperkuat daya saing pasar nasional. “Integrasi layanan KPP APEC ke dalam ekosistem digital diharapkan tidak hanya mempermudah pebisnis lokal melakukan ekspansi pasar, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di kawasan Asia-Pasifik,” kata Hendarsam di Jakarta.
Secara global, pemegang kartu aktif di kawasan Asia-Pasifik mencapai lebih dari 580.000 orang pada tahun 2026. Di Indonesia, pemegang aktif tercatat sebanyak 1.814 orang pada tahun 2026, mencatatkan kenaikan 41,8 persen dari 1.279 permohonan pada tahun 2025.
Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025, fasilitas ini dapat diakses oleh pebisnis dalam negeri, pebisnis luar negeri, pejabat pemerintah, serta profesi tertentu mencakup arsitek hingga dokter spesialis. Pemegang kartu mendapatkan hak bebas visa berulang serta antrean khusus di bandara negara anggota.
Pengurusan kartu kini beralih dari prosedur manual berdurasi enam bulan menjadi mekanisme digital lewat situs web resmi. Pemohon membayar biaya Rp2.500.000 dengan proses verifikasi selama tujuh hari kerja, lalu kartu diterbitkan secara virtual pada ponsel pintar.
Langkah digitalisasi keimigrasian ini berjalan beriringan dengan realisasi penanaman modal asing di Indonesia yang mencapai US$53,4 miliar pada tahun 2025 menurut data Kementerian Investasi. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bernadino Maningka Vega menambahkan kartu tersebut sangat menunjang lawatan kerja pengusaha ke negara mitra seperti Jepang dan Korea Selatan.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
