Sumber foto: Liputan6 Menkeu dan Mendagri Bahas Pembiayaan Bencana Sumatra
2 kali dilihat
JAKARTA, AktuaNews – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (27/10/2026) guna membahas pembiayaan rehabilitasi pascabencana Sumatra dan penyelarasan anggaran daerah.
Pertemuan tersebut menyoroti percepatan penyelesaian rencana induk penanganan bencana di Sumatra serta penyelarasan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2027. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi dalam dokumen rencana induk dirancang berlangsung dari 2026 hingga 2028.
Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, memastikan pembiayaan pascabencana untuk 2027 telah dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia,” ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/10/2026).
Suahasil menjelaskan bahwa fokus jangka pendek pemerintah adalah menuntaskan pelaksanaan APBN 2026 yang tersisa dua bulan. Evaluasi diarahkan pada progres rencana induk penanganan bencana di Sumatra bagian utara yang mencakup Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pekerjaan kementerian dan lembaga yang dimulai pada 2026 harus berlanjut pada 2027 dan rampung pada 2028 agar tidak menggantung.
Insentif Daerah dan Solusi Fiskal
Selain urusan bencana, pertemuan tersebut mengkaji skema dana insentif daerah dengan alokasi sementara sebesar Rp1 triliun dalam APBN. Stimulus fiskal ini dirancang bagi pemerintah daerah yang berhasil mencapai indikator pembangunan tertentu demi memicu iklim kompetitif antarkepala daerah.
Kedua kementerian juga sepakat membentuk tim teknis untuk mencari solusi bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Perhatian khusus diarahkan kepada daerah dengan porsi belanja pegawai di atas 40 sampai 50 persen.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
