Elon Musk menyebut pemerintah dan militer AS bertanggung jawab atas pembatasan kecepatan Starlink dan Starshield yang mengganggu misi militer Ukraina melawan Rusia.(AFP) — Sumber foto: Media Indonesia Starlink Batasi Kecepatan Senjata dan Ganggu Militer Ukraina
2 kali dilihat
Layanan internet satelit Starlink milik SpaceX dilaporkan membatasi kecepatan beberapa fasilitas militer Ukraina sehingga mengganggu operasi tempur negara tersebut di tengah meningkatnya ketegangan politik dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).
Kebijakan pembatasan tersebut menetapkan batas kecepatan senjata menjadi 160 kilometer per jam atau 100 mil per jam. Dengan aturan ini, setiap senjata atau drone yang melaju melebihi batas kecepatan langsung kehilangan sambungan jaringan internet.
Pendiri SpaceX Elon Musk menyatakan pembatasan pada Starshield, sistem versi militer dari Starlink, ditentukan langsung oleh otoritas pertahanan dan pemimpin tertinggi AS.
“Sistem Starshield dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah AS. Segala batasan kecepatan atau penggunaan diputuskan oleh militer AS dan pada akhirnya oleh POTUS (Presiden AS),” tulis Musk melalui platform X.
Musk juga menegaskan Starlink merupakan produk komersial yang terbatas untuk kepentingan sipil atau pertahanan, serta tidak dirancang untuk operasi militer ofensif. Di sisi lain, mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov menyatakan konektivitas sempat pulih sebagian pada Rabu malam dan mendesak penghapusan batas kecepatan demi pertahanan negaranya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan pasukan Rusia berupaya memanfaatkan gangguan komunikasi ini dengan melancarkan serangan drone dalam jumlah besar. Menurut Zelensky, drone pencegat milik pasukannya sangat bergantung pada konektivitas satelit tersebut guna menangkal gempuran udara.
Selain menyulitkan pengoperasian drone, gangguan jaringan memperumit logistik, pergerakan pasukan, serta operasi pesawat dan helikopter. Kementerian Pertahanan Ukraina dilaporkan terus menjalin komunikasi dengan AS, SpaceX, dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sembari menguji saluran komunikasi cadangan.
Sumber: Detik; Media Indonesia
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
