Pemerintah Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tak Kooperatif

3 kali dilihat

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah mempertimbangkan opsi penghentian ekspor gas ke negara-negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia, Kamis (22/10/2026).

Langkah tersebut diambil guna mengevaluasi kontrak kerja sama energi sekaligus memprioritaskan pemenuhan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Bahlil menegaskan perdagangan energi harus didasari oleh prinsip kesetaraan dan sikap saling menghormati antardua negara.

“Terkait dengan ketahanan energi kita, saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara. Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil saat berpidato dalam peresmian fasilitas produksi gas Jangkrik di lepas pantai Kalimantan Timur.

Pemerintah memastikan tetap bersedia menjalin kerja sama baru dengan negara mitra yang menunjukkan rasa hormat, sekalipun negara bersangkutan belum memiliki kontrak jual beli gas sebelumnya. Sikap ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemanfaatan sumber daya alam difokuskan bagi kepentingan domestik.

Pasokan Domestik Jadi Prioritas

Untuk memenuhi target kebutuhan nasional, kapasitas produksi dari proyek migas terus ditingkatkan secara bertahap. Tambahan pasokan dari fasilitas produksi Jangkrik mencapai kisaran 290 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), dengan sebagian pasokan mulai dialirkan pada akhir Oktober 2026.

Produksi gas dari sejumlah lapangan yang dikelola oleh Eni bersama mitranya diproyeksikan melonjak hingga menembus tiga miliar standar kaki kubik per hari (BCFD) pada 2029. Pemerintah berencana mendayagunakan pasokan gas itu sebagai bahan baku bagi pembangunan pusat hilirisasi industri petrokimia di Kalimantan Timur.

Bahlil menyampaikan pula seperti diberitakan Kumparan, pemerintah sedang menghitung dampak lonjakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang menyentuh rata-rata 92 dolar Amerika Serikat per barel. Pemerintah menegaskan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan dinaikkan selama ICP masih berada di bawah ambang 100 dolar Amerika Serikat per barel.

Sumber: Republika; Kumparan; Okezone

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.