Pemerintah Siapkan Rp2 Triliun untuk Bantuan Daerah Berprestasi 2027

4 kali dilihat

JAKARTA, AktuaNews – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bantuan pemerintah dan insentif fiskal bagi pemerintah daerah berprestasi tetap dialokasikan pada Tahun Anggaran 2027 dengan nilai total Rp2 triliun di Jakarta International Expo Kemayoran.

Keputusan keberlanjutan program tersebut dipastikan setelah Tito berkoordinasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian bantuan dana melalui mekanisme kompetisi antardaerah. Tito menyebut Presiden menginstruksikan pengumuman kepastian insentif fiskal tersebut kepada publik.

“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada’,” kata Tito.

Menurut Tito, hasil koordinasi bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara menetapkan pagu Rp2 triliun itu akan dibagi rata. Alokasi Rp1 triliun diperuntukkan bagi bantuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah, sedangkan Rp1 triliun lainnya dialirkan sebagai insentif fiskal Kementerian Keuangan. Teknis pelaksanaan program tersebut saat ini masih dalam proses pematangan.

Kompetisi Antardaerah

Sepanjang 2026, Kemendagri telah menyelenggarakan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang dibagi dalam tiga gelombang serta enam regional. Penilaian setiap gelombang mencakup kategori penanganan inflasi, pengelolaan sampah, penurunan kemiskinan, hingga pengentasan tengkes atau stunting.

Pada gelombang pertama 2026, ajang tersebut melombakan empat kategori, yaitu Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Setiap kategori memilih peringkat I, II, dan III untuk jenjang kabupaten, kota, serta provinsi. Pemenang peringkat pertama menerima dana Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar.

Pernyataan Tito disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang dibuka oleh Presiden Prabowo. Dalam agenda itu, Presiden meresmikan peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan didampingi sejumlah menteri serta pimpinan lembaga keuangan.

Sumber: Detik; Liputan6; Kumparan

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.