Mendagri dan Mentan Terbitkan Edaran Bersama Kelola Penyuluh Pertanian

2 kali dilihat

JAKARTA, AktuaNews – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani surat edaran bersama terkait sarana, prasarana, serta ketenagaan penyuluhan pertanian di Jakarta demi mempercepat pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan.

Surat Edaran Bersama (SEB) tersebut mengatur penataan pengelolaan petugas penyuluh pertanian lapangan agar terhubung langsung dengan Kementerian Pertanian. Penataan jalur komando ini dirancang untuk mengatasi hambatan birokrasi daerah yang kerap memperlambat pelaksanaan kebijakan pangan pemerintah pusat.

“Persoalannya adalah beliau memerlukan pasukan di lapangan. Selama ini Kementan bekerja sama dengan PPL yang berada di bawah kendali Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,” jelas Tito.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, posisi penyuluh kini berada langsung di bawah Kementerian Pertanian. Tito juga meminta pemerintah daerah tetap mendukung operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer ke daerah, atau skema penganggaran lainnya.

Perbaikan Fasilitas Penyuluh

Data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026 mencatat sebanyak 37.237 penyuluh pertanian beroperasi di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan 5.836 unit BPP. Untuk membenahi fasilitas penunjang tersebut, pemerintah pusat segera mengalihkan fokus alokasi biaya.

Andi Amran Sulaiman menyatakan kementeriannya siap mengambil alih pembenahan bangunan balai penyuluhan yang mengalami kerusakan berat. Pemerintah menargetkan perbaikan fasilitas yang rusak parah tersebut dapat selesai dalam kurun dua bulan agar para petugas lapangan memiliki tempat bernaung yang layak saat mengawal bantuan sektor pertanian.

Sumber: ANTARA; Liputan6; Detik

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.