Pemerintah Kaji Moratorium Pembangunan Smelter Nikel Setengah Jadi

3 kali dilihat

Diperbarui 9 October 2026, 17:00 WIB

JAKARTA, AktuaNews – Pemerintah membuka peluang untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang menghasilkan produk setengah jadi guna menahan risiko kelebihan pasokan di pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan opsi kebijakan tersebut tengah dibahas bersama tim internal. Rencana pembatasan smelter tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan,” kata Bahlil di Jakarta saat menghadiri Investor Daily Summit.

Sebagian besar smelter nikel yang beroperasi di dalam negeri saat ini memproduksi barang dengan tingkat pengolahan sekitar 50 sampai 60 persen. Produk setengah jadi tersebut meliputi feronikel, nickel pig iron, nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate, seperti diberitakan ANTARA.

Kelebihan pasokan nikel yang mencapai sekitar 2,5 juta ton dinilai telah menekan harga komoditas nikel di pasar dunia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membatasi pengembangan industri barang setengah jadi dan mengalihkan fokus pada industri yang langsung memproduksi produk hilir akhir.

Langkah penataan ini dirancang agar pengelolaan sumber daya alam memperhatikan keberlanjutan cadangan serta memperbaiki struktur ekonomi nasional. Selain mengkaji moratorium pabrik baru, pemerintah juga memperketat kuota produksi bijih nikel untuk memulihkan stabilitas harga di tingkat internasional.

Sumber: ANTARA; Detik; Kumparan

Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.