Hukum - Aktua News

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah membacakan nota keberatan atas dakwaan pemerasan dan pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Korupsi

14/10/2026 Gunawan Putra Thomas

Polres Aceh Barat Periksa 126 Saksi Korupsi Program Stunting

Polres Aceh Barat merampungkan pemeriksaan 126 saksi dalam perkara dugaan korupsi program Dapur Sehat Atasi Stunting dengan kerugian negara Rp658,17 juta.

Kriminal

11/10/2026 Gunawan Putra Thomas

Tukang Tambal Ban di Boyolali Jadi Korban Penembakan Airsoft Gun

Polres Boyolali menyelidiki peristiwa penembakan terhadap tukang tambal ban menggunakan airsoft gun di Jalan Pandanaran, Boyolali, Jawa Tengah.

BGN Sebut Bangunan Lokasi Jenazah Terborgol di Kendal Bukan Dapur SPPG

Kriminal

11/10/2026 Gunawan Putra Thomas

BGN Bantah Lokasi Temuan Jenazah di Kendal Terkait Dapur MBG

Badan Gizi Nasional menegaskan bangunan lokasi penemuan jenazah terborgol di Kendal bukan dapur satuan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis.

Korupsi

09/10/2026 Gunawan Putra Thomas

PBNU Pastikan Tidak Ada Aliran Dana Korupsi pada Muktamar Ke-35 NU

PBNU menegaskan tidak ada aliran dana korupsi dalam Muktamar Ke-35 NU di Jombang dan menyiapkan somasi kepada tiga pihak penyebar isu tanpa bukti.

Polri Kerahkan Brimob Bersenjata Lengkap Gerebek Sarang Narkoba di Kampung Ambon dan Boncos

Kriminal

09/10/2026 Gunawan Putra Thomas

Polri Gerebek Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat

Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menggerebek kawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat guna memberantas peredaran narkoba.

Polisi Buru Jaringan TPPO Modus Rekrutmen ABK

Kriminal

09/10/2026 Gunawan Putra Thomas

Polisi Selidiki Dugaan TPPO Modus Rekrutmen ABK KM Maulana 23

Polres Pelabuhan Tanjung Priok meningkatkan penanganan dugaan TPPO modus rekrutmen ABK KM Maulana 23 ke tahap penyidikan dan memburu para pelaku.

Pemerintah Terbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ojek Online

Regulasi

08/10/2026 Gunawan Putra Thomas

Pemerintah Terbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ojek Online

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk mengatur perlindungan ekosistem transportasi berbasis aplikasi digital dan membatasi komisi delapan persen.