Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan ember yang diduga untuk menyimpan hasil korupsi tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). KPK lanjut memeriksa 9 orang dari Klaten, Jawa Tengah dan 1 orang dari Jakarta pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten dengan barang bukti sekitar Rp1,9 miliar. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/sgd. — Sumber foto: ANTARA PDIP Siapkan Sanksi Partai Usai OTT KPK terhadap Bupati Klaten
2 kali dilihat
Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyiapkan tindakan tegas dan penegakan etik terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo setelah terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Klaten.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa partainya berulang kali menginstruksikan seluruh kader agar memegang teguh integritas. Pelanggaran terhadap komitmen tersebut membawa konsekuensi hukum serta sanksi internal dari organisasi partai.
“DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas. Namun, jika mereka melanggar, maka risiko hukum dan sanksi partai akan menanti,” kata Ganjar.
Ganjar menambahkan bahwa pemrosesan status keanggotaan Hamenang saat ini ditangani oleh badan kehormatan partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto turut menegaskan kembali peringatan tersebut kepada para kader serta mengirimkan ulang surat peringatan yang sebelumnya pernah diedarkan pada Maret lalu.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Dolfie menyatakan pihaknya menghormati proses hukum KPK serta merekomendasikan penjatuhan sanksi tegas kepada DPP partai. Dolfie juga mengimbau seluruh aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Klaten agar tetap menjalankan roda birokrasi dan melayani masyarakat secara maksimal.
OTT dan Klaster Korupsi
Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap total 20 orang di Klaten dan Jakarta, termasuk Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah serta sejumlah aparatur sipil negara dan pihak swasta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan perkara ini diduga menyangkut penerimaan uang pengadaan barang dan jasa, perizinan, penerimaan dari organisasi perangkat daerah, hingga dugaan pemberian kepada oknum BPK terkait pengondisian audit.
Seperti diberitakan ANTARA, penyelidik turut menyita uang tunai serta sebuah tong biru yang diduga digunakan untuk menampung uang korupsi.
Artikel ini disusun secara otomatis dengan kecerdasan artifisial berdasarkan sumber yang tercantum, tanpa pemeriksaan redaksi sebelum terbit.
